Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi

Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi sangat penting dan tidak boleh berhenti, baik buruknya hari depan koperasi sangat ditentukan oleh adanya bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan sektor koperasi yang bersumber dari kemauan politik pemerintah dalam rangka menyusun struktur ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan sosial.

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:

· memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi

· melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya

· memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.

Peran pemerintah ini penting agar keberadaan koperasi terus berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama rakyat miskin. Dalam masalah ini, pemerintah membuat program yang disebut KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Cara mengajukan Kredit Usaha Rakyat :

1) Pelaku UMKM dan Koperasi yang membutuhkan kredit usaha rakyat(KUR) menghubungi ke 6(enam) bank yang di tunjuk sebagai bank penyalur KUR.

2) Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan ketentuan bank pelaksana

3) Mengajukan surat permohonan kredit

4) Bank pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan

5) Bank pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit usaha rakyat.

Dengan demikian tujuan akhir dari program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.